KARHUTLA, ANGGARAN NEGARA, DAN MILITERISME

RATUSAN MAHASISWA PURWOKERTO GUGAT ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH

PURWOKERTO, 11 NOVEMBER 2026 – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Banyumas Raya menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk perlawanan kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Isu yang diangkat tidak berdiri sendiri. Mahasiswa menghubungkan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketimpangan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keterbatasan anggaran pendidikan, hingga rencana pembentukan batalion teritorial di Banyumas sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar: bagaimana negara menentukan prioritas dan kepada siapa kebijakan publik sesungguhnya diarahkan.

Gerakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya proyek strategis, pertumbuhan angka ekonomi, atau banyaknya program pemerintah. Ukuran keberhasilan yang lebih mendasar adalah kemampuan negara menjamin keselamatan lingkungan, menyediakan pendidikan yang layak, melindungi kebebasan sipil, serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Karhutla: Ketika Kerusakan Lingkungan Menjadi Persoalan Keadilan Sosial

Salah satu isu paling menonjol dalam demonstrasi tersebut adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mahasiswa menilai pemerintah pusat belum menunjukkan penanganan dan mitigasi yang memadai terhadap persoalan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Bagi mahasiswa, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap musim kemarau. Kebakaran hutan merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan ekosistem, kesehatan masyarakat, kehidupan satwa liar, serta sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menghadirkan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan penderitaan masyarakat akibat kebakaran hutan. Asap putih digunakan sebagai simbol polusi, sementara adegan yang diperagakan peserta aksi menggambarkan kehidupan masyarakat yang harus menghadapi dampak kebakaran.

Pesan yang disampaikan cukup keras: hutan tidak boleh terus-menerus menjadi korban kepentingan ekonomi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Mahasiswa juga mengaitkan persoalan kebakaran hutan dengan ekspansi industri perkebunan sawit dan keserakahan manusia. Namun, hubungan sebab-akibat pada setiap kasus kebakaran tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan, data penggunaan lahan, serta penegakan hukum yang transparan.

Di sinilah pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pemadaman api. Penanganan karhutla harus menyentuh akar persoalan, termasuk pengawasan konsesi lahan, pencegahan pembakaran, penindakan terhadap pelaku, restorasi ekosistem, dan perlindungan masyarakat terdampak.

Tuntutan mahasiswa agar pemerintah meningkatkan perhatian terhadap karhutla dan mengevaluasi penanganannya merupakan kritik yang relevan. Sebab, ketika kerusakan lingkungan terus berulang tanpa penyelesaian struktural, masyarakat akan terus menanggung biaya sosial dan ekologis dari persoalan yang tidak mereka ciptakan sendiri.

APBN Dipertanyakan: Besar Anggaran Tidak Selalu Berarti Besar Manfaat

Selain isu lingkungan, mahasiswa menyoroti arah penggunaan APBN yang dinilai belum mencerminkan keseimbangan antara program prioritas pemerintah dan kebutuhan dasar masyarakat.

Presiden BEM Universitas Jenderal Soedirman, Azza Febra Pramudika, menyinggung persoalan revitalisasi sekolah di Kabupaten Banyumas yang masih membutuhkan perhatian. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan.

Kritik tersebut mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah distribusi anggaran negara sudah benar-benar menjawab persoalan masyarakat hingga tingkat daerah?

Dalam tata kelola pemerintahan, APBN bukan sekadar instrumen pembiayaan program politik. APBN merupakan instrumen kebijakan publik yang seharusnya menjamin pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan dasar, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk berbagai program nasional, publik berhak mengetahui bagaimana prioritas tersebut ditentukan, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana hasilnya diukur.

Persoalannya bukan semata-mata apakah suatu program memiliki anggaran besar atau kecil. Persoalan sesungguhnya adalah apakah setiap rupiah uang publik menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat.

Pemerintah perlu membuktikan bahwa belanja negara tidak hanya menghasilkan proyek dan laporan administratif, tetapi juga menghasilkan sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, lapangan pekerjaan yang berkualitas, serta perlindungan sosial yang memadai.

Mahasiswa mengingatkan bahwa pembangunan yang mengabaikan kebutuhan masyarakat daerah berisiko menciptakan ketimpangan baru. Daerah tidak boleh hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat tanpa memiliki dukungan fiskal yang memadai untuk menyelesaikan persoalan lokal.

Pendidikan: Jangan Sampai Menjadi Korban Perebutan Prioritas Anggaran

Sorotan terhadap kondisi pendidikan di Banyumas memperlihatkan persoalan yang lebih luas mengenai komitmen negara dalam memenuhi hak dasar warga negara.

Revitalisasi bangunan sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, ketersediaan sarana pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Sekolah dengan bangunan rusak, fasilitas terbatas, dan lingkungan belajar yang tidak memadai bukan sekadar persoalan infrastruktur. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan kesempatan anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang setara.

Pemerintah tidak boleh terjebak pada pendekatan pembangunan yang mengutamakan popularitas program dibandingkan penyelesaian kebutuhan mendasar.

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya tidak selalu dapat diukur dalam satu periode pemerintahan, tetapi menentukan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa pada masa mendatang.

Karena itu, kritik mahasiswa mengenai prioritas anggaran pendidikan patut dijawab dengan transparansi data. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjelaskan berapa kebutuhan revitalisasi sekolah, berapa anggaran yang tersedia, sekolah mana yang menjadi prioritas, serta kapan perbaikan akan dilaksanakan.

Anggaran pendidikan seharusnya dapat ditelusuri manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan negara.

Rencana Batalion Teritorial dan Kekhawatiran terhadap Ruang Sipil

Isu lain yang mendapat perhatian dalam demonstrasi adalah rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di wilayah Banyumas.

Mahasiswa menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi meluasnya keterlibatan institusi militer dalam urusan sipil. Kritik tersebut disampaikan ketika massa mendatangi halaman Makodim 0701/Banyumas sebelum melanjutkan aksi ke kawasan Alun-alun Purwokerto.

Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penolakan terhadap keberadaan institusi pertahanan. Yang menjadi perhatian adalah batas kewenangan antara fungsi pertahanan negara dan penyelenggaraan urusan sipil.

Dalam negara demokrasi, institusi militer memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi sipil, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekhawatiran mahasiswa perlu dijawab melalui keterbukaan pemerintah mengenai tujuan pembentukan batalion, dasar hukum, struktur kewenangan, ruang lingkup kegiatan, serta mekanisme pengawasannya.

Setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat sipil harus disertai penjelasan yang dapat diuji secara terbuka.

Demokrasi membutuhkan institusi yang kuat, tetapi kekuatan institusi tidak boleh menghilangkan ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik.

Perubahan Strategi Gerakan: Mahasiswa Membawa Kritik ke Tengah Masyarakat

Menariknya, aksi Aliansi Banyumas Raya kali ini tidak hanya diarahkan kepada kantor pemerintahan atau gedung DPRD. Mahasiswa memilih menyampaikan aspirasi melalui mimbar bebas di sejumlah persimpangan jalan yang menjadi ruang aktivitas masyarakat.

Aksi dimulai dari Lapangan Purwanegara, bergerak menuju simpang Pasar Manis, kemudian ke halaman Kodim 0701/Banyumas, dan berakhir di kawasan Alun-alun Purwokerto.

Presiden BEM Unsoed, Azza Febra Pramudika, menjelaskan bahwa perubahan pola gerakan tersebut dimaksudkan untuk memperluas kesadaran publik terhadap berbagai persoalan yang belum terselesaikan.

Strategi ini menunjukkan perubahan pendekatan gerakan mahasiswa. Demonstrasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai upaya mendesak pejabat atau lembaga tertentu, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Mahasiswa berusaha menjadikan persoalan lingkungan, pendidikan, anggaran negara, dan demokrasi sebagai persoalan bersama.

Namun, strategi tersebut juga memiliki tantangan. Aksi jalanan harus mampu menjaga ketertiban umum dan tidak menghilangkan substansi pesan yang ingin disampaikan. Kritik yang kuat harus didukung argumentasi, data, serta tuntutan yang terukur agar tidak berhenti sebagai kemarahan sesaat.

Dalam perkembangannya, aksi di Purwokerto juga diwarnai pembakaran ban, kembang api, dan flare setelah waktu Magrib. Sebagian ruas Jalan Jenderal Soedirman sempat dialihkan untuk menghindari kerumunan massa.

Kritik terhadap Pemerintah Harus Dijawab dengan Kebijakan, Bukan Sekadar Pernyataan

Rangkaian tuntutan yang disampaikan mahasiswa memperlihatkan bahwa persoalan yang mereka angkat memiliki hubungan satu sama lain.

Karhutla berbicara tentang tanggung jawab negara terhadap lingkungan. Persoalan APBN berbicara tentang keadilan distribusi sumber daya. Pendidikan berbicara tentang masa depan generasi bangsa. Sementara kekhawatiran terhadap perluasan peran militer di ranah sipil berbicara tentang masa depan demokrasi dan supremasi sipil.

Keempat persoalan tersebut bertemu pada satu pertanyaan besar: apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah benar-benar berorientasi pada kepentingan publik?

Pemerintah tentu memiliki hak untuk menentukan prioritas pembangunan. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti pemerintah terbebas dari kewajiban menjelaskan alasan, dasar pertimbangan, dan dampak kebijakan yang diambil.

Di sisi lain, kritik mahasiswa juga harus disertai konsistensi dalam mengawal tuntutan. Gerakan mahasiswa tidak cukup hanya lantang ketika demonstrasi berlangsung. Mereka perlu mengembangkan pengawasan kebijakan, mengumpulkan data, membuka ruang diskusi publik, serta memastikan tuntutan memiliki indikator keberhasilan yang jelas.

Demikian pula pemerintah, tidak seharusnya memandang demonstrasi sebagai gangguan terhadap stabilitas politik. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Mengabaikan kritik justru berpotensi memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Penutup: Demokrasi Tidak Boleh Kehilangan Keberpihakan kepada Rakyat

Aksi ratusan mahasiswa di Purwokerto menjadi gambaran bahwa persoalan bangsa tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan pembangunan yang berorientasi pada angka dan target politik.

Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa negara hadir dalam persoalan yang mereka hadapi: lingkungan yang terlindungi, pendidikan yang layak, anggaran yang transparan, serta ruang sipil yang tetap terjaga.

Pemerintah perlu menjadikan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar peristiwa yang akan dilupakan setelah massa membubarkan diri.

Sementara itu, mahasiswa harus mempertahankan posisi kritisnya dengan mengedepankan argumentasi, integritas, dan pengawalan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada seberapa banyak kebijakan berhasil diluncurkan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang hanya mampu menjalankan kekuasaan, melainkan negara yang bersedia mendengar kritik, memperbaiki kesalahan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya.

Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berbicara. Demokrasi juga menuntut pemerintah untuk mendengar, menjawab, dan bertanggung jawab.